Sampai saat ini wajib pajak masih dibuat menunggu tentang kepastian perpanjangan periode pemanfaatan PPh final UMKM sebesar 0,5%. Alasannya, aturan teknisnya tak kunjung muncul. Topik tentang hal ini menjadi salah satu sorotan media nasional sepanjang pekan terakhir. Kendati aturannya tak kunjung muncul, Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim pemerintah tetap bakal memperpanjang jangka waktu pemanfaatan PPh final UMKM. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan masa berlaku insentif PPh final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi akan diperpanjang sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pengaturan terkait hal tersebut saat ini masih dalam proses penyusunan. Meski begitu, DJP tak memberikan petunjuk lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan wajib pajak orang pribadi yang sudah memanfaatkan PPh final UMKM selama 7 tahun mulai 2018 hingga 2024. Misal, dalam hal wajib pajak orang pribadi UMKM yang sudah memanfaatkan PPh final sejak 2018, apakah boleh menyetorkan PPh final UMKM sebesar 0,5% atas bagian omzet di atas Rp500 juta meski regulasi perpanjangan masa berlaku PPh final UMKM belum diperbarui? Tidak ada kejelasan dari DJP mengenai hal ini.

Merujuk pada Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 164/2023, wajib pajak UMKM harus menyetorkan PPh final secara rutin setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Kewajiban penyetoran PPh final UMKM bagi wajib pajak orang pribadi UMKM timbul dalam hal omzet
secara kumulatif dalam suatu tahun pajak sudah melebihi omzet tidak kena pajak Rp500 juta.
Sebagai informasi, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final UMKM bagi wajib pajak orang
pribadi yang memanfaatkan skema tersebut sejak 2018 sudah dijanjikan oleh pemerintah sejak akhir
tahun lalu. Namun, peraturan pemerintah yang melandasi kebijakan tersebut tak kunjung terbit.

Meski diputuskan diperpanjang, Sri Mulyani sempat menyatakan bahwa skema PPh final UMKM dengan tarif 0,5% yang sudah diberlakukan sejak 2018 tersebut akan dievaluasi. Insentif pajak ini sebenarnya tetap, cuma fasilitas menggunakan PPh final ini kita evaluasi. Apakah masih dibutuhkan atau UMKM sudah punya kapasitas sehingga bisa diperlakukan secara lebih adil.
Menurut Sri Mulyani, skema PPh final UMKM sesungguhnya tidak sepenuhnya adil bagi UMKM. Sebab, wajib pajak diharuskan membayar pajak berdasarkan omzet, bukan laba bersih. Akibatnya, PPh final UMKM berpotensi menimbulkan beban pajak yang berlebih bagi UMKM. Selain bahasan mengenai PPh final UMKM, ada beberapa topik lain yang menarik untuk diulas kembali. Di antaranya, kinerja penerimaan pajak Maret 2025, update negosiasi tarif impor antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), kinerja pelaporan SPT Tahunan, hingga gugatan mengenai syarat kuasa hukum di Pengadilan Pajak.