Artikel
_____
Suahasil Instruksikan DJP Longgarkan Pencairan Restitusi Pajak
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menginstruksikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melonggarkan manajemen restitusi pajak dan mempercepat pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang
PMK 71/2026 Ubah Mekanisme Penghitungan Pembayaran Pajak untuk Pengurangan Sanksi Administratif
Pemerintah menerbitkan ketentuan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme penghitungan pembayaran pajak dalam proses pengajuan pengurangan sanksi administratif
Ada Aturan Baru, Apakah Konsultan Pajak Perlu Ikut Ujian Penyegaran?
Berlakunya aturan baru mengenai konsultan pajak dan pihak yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban mengikuti ujian penyegaran untuk memperpanjang Surat Keterangan
UKP Perpajakan Kini Diselenggarakan Terpusat oleh BPPK
Pemerintah mengubah skema penyelenggaraan Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) dengan menjadikannya terpusat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga independensi, integritas,
SPP-TDLN Salah Pungut PPN, Ini Mekanisme Pengembaliannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 mengatur mekanisme pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang salah dipungut dalam penerapan sistem pemungutan pajak transaksi digital
SPP-TDLN Himpun Data WP, DJP Pastikan Bukan untuk Pantau Rekening
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan data transaksi luar negeri yang dikumpulkan dalam sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) akan digunakan secara terbatas.
Telat Bayar Pajak Meski Cuma Sehari, Bunga Bisa Dihitung Sebulan
Wajib pajak perlu memperhatikan batas waktu pembayaran pajak, terutama ketika terdapat kekurangan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Sebab, keterlambatan pembayaran
PPh Pekerja Akan Ditanggung Pemerintah pada 2027, DJP Masih Kaji Dampaknya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih mengkaji rencana perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) ke seluruh sektor pada 2027. Salah satu pertimbangan
Jangan Terlewat,Simak Aturan Baru yang Terbit Sepanjang September
JAKARTA – Sejumlah aturan baru di bidang perpajakan dan kepabeanan terbit sepanjang September 2026. Ketentuan tersebut mencakup perubahan mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), penandatanganan bukti
Resmi Mulai Dipungut, Begini Ketentuan PPh 22 Marketplace
Pemungutan PPh Pasal 22 kini mulai diterapkan oleh marketplace yang sebelumnya telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut. Penerapan ini mulai berjalan pada Oktober