Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merevisi beberapa ketentuan terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat) dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2025, meskipun belum berlaku selama tiga bulan. Hal ini menjadi sorotan media nasional hari ini, Kamis (21 Agustus 2025). Revisi PER-6/PJ/2025 tersebut diimplementasikan melalui PER-16/PJ/2025 yang mulai berlaku pada 13 Agustus 2025. Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi penyesuaian ketentuan restitusi dipercepat yang belum tercantum dalam PER-6/PJ/2025. Bahwa… PER-6/PJ/2025… belum mengakomodasi kebutuhan penyesuaian… dan oleh karena itu perlu diubah,” demikian bunyi pertimbangan dalam PER-16/PJ/2025. Salah satu poin yang direvisi adalah ketentuan rinci tentang Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak. Revisi ini dilakukan melalui penambahan Pasal 6 ayat (2a) PER-16/PJ/2025 dan Pasal 7 ayat (4a) PER-16/PJ/2025.

Mengacu pada kedua pasal baru ini, Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan tercantum dalam:

1. Faktur pajak yang: (i) telah diunggah ke dalam sistem administrasi DJP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak; (ii) telah mendapat persetujuan dari DJP; dan (iii) telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) PKP yang menerbitkan faktur pajak;
2. Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak yang: (i) telah diterbitkan oleh PKP sesuai ketentuan; (ii) telah divalidasi dalam sistem administrasi DJP; dan (iii) telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) PKP yang menerbitkan dokumen tertentu;
3. Dokumen pemberitahuan pabean impor untuk impor, dengan ketentuan telah dipertukarkan secara elektronik dengan DJP;
4. Dokumen pemberitahuan pabean impor yang diunggah oleh Wajib Pajak pemohon, dengan ketentuan mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); 5. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang berkaitan dengan impor barang, dengan ketentuan: (i) memuat NTPN; (ii) terdapat dalam sistem informasi pelayanan DJBC; (iii) dipertukarkan secara elektronik dengan DJBC; dan (iv) dibayar oleh wajib pajak pemohon melalui penyelenggara pos.

Perlu diketahui bahwa Pajak Masukan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini adalah Pajak Masukan yang dikreditkan oleh: (i) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu; (ii) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu; (iii) Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah; dan Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas (Persero) dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagai PKP berisiko rendah.