Pemerintah menyiapkan sembilan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2027. Kebijakan tersebut mencakup insentif pajak bagi pekerja dan sektor perumahan, program magang dan vokasi nasional, hingga relaksasi iuran jaminan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah program direncanakan mulai berjalan pada Januari 2027. Beberapa kebijakan yang menjadi perhatian antara lain perluasan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan rencana kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Rincian 9 Insentif Ekonomi Tahun 2027

Secara terperinci, berikut sembilan insentif yang disiapkan pemerintah untuk tahun depan.

1. Program magang nasional
   Pemerintah menargetkan 150.000 peserta untuk program magang nasional. Peserta akan memperoleh uang saku, jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), sertifikat, serta fasilitas PPh Pasal 21 DTP.
2. Program vokasi nasional
   Program vokasi nasional disiapkan dengan kuota sebanyak 300.000 peserta untuk mendukung peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,68 triliun untuk pelaksanaan program magang dan vokasi nasional.
3. Perluasan PPh Pasal 21 DTP
   Insentif PPh Pasal 21 DTP direncanakan berlaku bagi pekerja dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur ketentuan teknis kebijakan ini ditargetkan terbit sebelum 1 Januari 2027.
4. Kenaikan batas PTKP
   Pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Namun, besaran PTKP terbaru masih belum ditetapkan.
5. PPN DTP untuk pembelian rumah
   Pemerintah menyiapkan fasilitas PPN DTP atas penyerahan rumah dengan bagian harga jual hingga Rp2 miliar. PMK yang mengatur pemberian insentif tersebut ditargetkan selesai sebelum 1 Januari 2027.
6. Diskon iuran JKK dan JKM
   Peserta bukan penerima upah (BPU) direncanakan memperoleh diskon sebesar 50% dari total iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayarkan. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah berencana merevisi PP Nomor 50 Tahun 2025 sebelum Januari 2027.
7. Tambahan manfaat JKP
   Pemerintah menyiapkan tambahan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) untuk mendukung perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
8. KPR bersubsidi bagi MBT
   Insentif berikutnya berupa KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap akses masyarakat terhadap hunian.
9. Penyesuaian pembebasan PPN emas dan insentif PPN perak
   Pemerintah berencana merevisi PP Nomor 49 Tahun 2022 untuk menetapkan standar pembebasan PPN atas emas dengan kadar 99,9%. Revisi tersebut juga akan membuka peluang pemberian insentif PPN atas perak guna memperkuat industri perhiasan dalam negeri.Penyesuaian standar kadar emas ini dilakukan karena ketentuan sebelumnya menggunakan standar 99,99%, sedangkan standar industri yang dimaksud pemerintah adalah 99,9%.

Sejumlah Aturan Ditargetkan Terbit Sebelum 2027

Dari sembilan insentif tersebut, beberapa kebijakan masih memerlukan penyelesaian regulasi sebelum dapat diterapkan. Ketentuan teknis PPh Pasal 21 DTP dan PPN DTP rumah ditargetkan selesai sebelum 1 Januari 2027. Sementara itu, revisi PP Nomor 50 Tahun 2025 terkait relaksasi iuran JKK dan JKM direncanakan terbit sebelum Januari 2027.

Besaran kenaikan PTKP juga masih menunggu penetapan lebih lanjut. Dengan berbagai insentif tersebut, pemerintah berharap dukungan terhadap daya beli masyarakat, kesempatan kerja, sektor perumahan, dan industri dalam negeri dapat terus diperkuat pada 2027.