Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), saat ini sedang mengkaji skema insentif baru untuk menggantikan pembebasan pajak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebijakan insentif pajak Indonesia selaras dengan kebutuhan ekonomi domestik dan tetap kompetitif dengan tren global.

Direktur Strategi Perpajakan DJSEF, Pande Putu Oka Kusumawardani, menjelaskan bahwa proses pengembangan skema insentif tersebut masih berlangsung.

“Ya sedang berproses itu, karena kan memang kita sedang sekaligus untuk melihat perkembangan dengan kebutuhan ekonomi dan juga tentunya trend di global ya,” Jelas Pande Putu kepada awak media di Kompleks Senayan, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Jumat (12/9/25).

Namun, Pande menegaskan bahwa skema insentif fiskal untuk menggantikan pembebasan pajak belum final. “Belum, masih dibahas,” ujarnya singkat.

Pande menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengkaji berbagai skema insentif yang diperkenalkan oleh beberapa negara. Ia menekankan bahwa jika skema tersebut cocok untuk diterapkan di Indonesia, kemungkinan besar akan diadopsi.

“Artinya yang biasa menjadi beberapa, ada pakem-pakem yang memang sudah mulai di-announce oleh negara-negara lain. Nah itu kita lihat dari semua pola-pola yang ada itu, kalau memang pas untuk diterapkan di Indonesia tentunya bisa. Tapi tentunya ini masih dalam pembahasan ya, saya bilang itu ya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 (PMK 69/2024) resmi memperpanjang jangka waktu pemberian tax holiday hingga akhir 2025.

Untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini, Wajib Pajak perlu memenuhi sejumlah kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 69/2024. Di antaranya, Wajib Pajak harus bergerak di bidang industri pionir, berstatus badan hukum Indonesia, melakukan penanaman modal yang belum pernah memperoleh fasilitas tax holiday lain, memiliki nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100 miliar, memenuhi ketentuan debt-to-equity ratio, serta berkomitmen merealisasikan investasi paling lambat 1 tahun sejak fasilitas disetujui.

Besaran insentif tax holiday yang diberikan bervariasi. Untuk investasi dengan nilai minimal Rp500 miliar, pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat mencapai 100 persen dengan jangka waktu 5 hingga 20 tahun. Sementara itu, untuk penanaman modal sebesar Rp100 miliar sampai kurang dari Rp500 miliar, pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan PPh Badan 50 persen selama 5 tahun.