Pencabutan Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah badan usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, badan usaha berstatus PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPnBM atas penyerahan BKP/JKP. Perihal pencabutan PKP telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024). Berdasarkan PMK 81/2024, pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan berdasarkan permohonan atau secara jabatan.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dicabut statusnya secara resmi. Pencabutan resmi ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atau peninjauan administratif. Prosedur pencabutan melalui peninjauan administratif dilakukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PKP dengan status wajib pajak nonaktif;
2. PKP telah dinonaktifkan akses pembuatan faktur pajak dan tidak melakukan klarifikasi dalam jangka waktu 30 hari sejak penonaktifan atau klarifikasinya ditolak;
3. PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. PKP orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
5. PKP BUT telah menghentikan kegiatan usaha di Indonesia; dan/atau
6. PKP dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Pencabutan Pengukuhan PKP Melalui Permohonan

Dalam hal pencabutan status PKP dilakukan melalui permohonan PKP, maka PKP wajib menyampaikan permohonan dengan melampirkan dokumen yang menunjukkan bahwa PKP tidak lagi memenuhi kriteria. Selanjutnya, setelah permohonan diterima, DJP akan melakukan pemeriksaan. Keputusan atas permohonan tersebut harus diterbitkan dalam jangka waktu 6 bulan. Apabila melewati jangka waktu tersebut, permohonan dianggap diterima dan keputusan pencabutan wajib diterbitkan paling lama 1 bulan.

Pengajuan Permohonan Pencabutan PKP di Coretax

1. Mula-mula login Coretax. Lakukan impersonating jika PKP yang mengajukan permohonan pencabutan adalah Badan Usaha.
2. Klik Menu Portal Saya → Penghapusan & Pencabutan.
3. Selanjutnya, pada Formulir Manajemen Kasus → Jenis Pembatalan (penghapusan NPWP atau pencabutan/pengukuhan PKP/SKT PBB).
4. Setelah memilih Jenis Pembatalan, lanjutkan dengan memastikan bahwa Identitas Kuasa Wajib Pajak serta Identitas Wajib Pajak telah sesuai, kemudian unggah dokumen pendukung Penghapusan Pendaftaran.
   
5. Setelah dokumen pendukung Penghapusan Pendaftaran selesai diunggah, lanjutkan dengan mencentang Pernyataan Wajib Pajak. Kemudian klik Simpan.