Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak menjadi salah satu ketentuan baru yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang bekerja maupun berkarier di bidang perpajakan. Peraturan ini mulai berlaku pada 24 Agustus 2026 dan menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai Konsultan Pajak.

Meskipun secara umum PMK 55 Tahun 2026 mengatur mengenai Konsultan Pajak, ketentuan di dalamnya juga memiliki kaitan dengan karyawan. Hal ini terutama berkaitan dengan status pekerjaan, pengalaman kerja, hubungan kekerabatan dengan pegawai pada unit tertentu di bidang perpajakan, serta peluang karyawan untuk mengembangkan karier menjadi Konsultan Pajak.

Bekerja di Bidang Pajak Tidak Berarti Otomatis Menjadi Konsultan Pajak

Dalam dunia kerja, banyak karyawan yang sehari-hari menangani pekerjaan perpajakan, seperti menghitung kewajiban pajak perusahaan, membuat faktur pajak, menyiapkan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan rekonsiliasi pajak, hingga membantu perusahaan dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

Namun, pekerjaan tersebut tidak secara otomatis membuat seseorang berstatus sebagai Konsultan Pajak.

Konsultan Pajak merupakan orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dan telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, seorang Tax Staff, Accounting & Tax, Tax Specialist, maupun karyawan bagian Finance yang menangani perpajakan tetap memiliki status sebagai karyawan perusahaan selama belum memperoleh Izin Konsultan Pajak.

Hal ini penting dipahami agar tidak terjadi anggapan bahwa setiap orang yang bekerja di bidang pajak dapat langsung menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak.

Status Karyawan Menjadi Salah Satu Hal yang Perlu Diperhatikan

PMK 55 Tahun 2026 menetapkan persyaratan bagi seseorang yang ingin memperoleh Izin Konsultan Pajak. Salah satunya berkaitan dengan status pekerjaan.

Seseorang yang mengajukan izin tidak boleh berstatus sebagai pegawai, karyawan, atau pejabat pada lembaga pemerintahan, lembaga negara, lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, BUMN, maupun BUMD.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap independensi profesi Konsultan Pajak. Seorang Konsultan Pajak diharapkan dapat memberikan jasa secara profesional dan tidak berada dalam posisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan karena adanya rangkap status pekerjaan.

Dengan demikian, karyawan yang memiliki rencana menjadi Konsultan Pajak perlu memperhatikan tempat dan status pekerjaannya.

Bagaimana dengan Karyawan Perusahaan Swasta?

Ketentuan ini tidak berarti bahwa semua karyawan dilarang menjadi Konsultan Pajak.

Karyawan yang bekerja pada perusahaan swasta tidak secara otomatis dilarang hanya karena memiliki hubungan kerja sebagai karyawan. Namun, untuk menjadi Konsultan Pajak, karyawan tersebut tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam PMK 55 Tahun 2026.

Bagi karyawan yang saat ini bekerja sebagai Accounting & Tax atau Tax Staff pada perusahaan swasta, pengalaman tersebut justru dapat menjadi bekal untuk mengembangkan karier di bidang perpajakan. Pengalaman kerja di bidang perpajakan dapat menjadi salah satu bagian dari persyaratan dalam pengajuan izin, sesuai dengan klasifikasi dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, PMK 55 Tahun 2026 dapat menjadi perhatian bagi karyawan yang ingin menjadikan perpajakan sebagai jalur karier jangka panjang.

Pengalaman Kerja Menjadi Bagian dari Persiapan Karier

Bagi seorang karyawan, pengalaman kerja bukan hanya memberikan pengetahuan mengenai praktik perpajakan di perusahaan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari persiapan apabila di kemudian hari ingin menjadi Konsultan Pajak.

Karyawan yang terbiasa mengerjakan pelaporan pajak, melakukan pemeriksaan dokumen, memahami ketentuan perpajakan, melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan dan perpajakan, serta menangani administrasi perpajakan akan memiliki pengalaman praktis yang relevan.

Namun, pengalaman kerja saja tidak cukup. Calon Konsultan Pajak tetap harus memenuhi persyaratan lain, termasuk persyaratan pendidikan, kompetensi, ujian profesi, kepemilikan NPWP, serta persyaratan administratif lainnya sebagaimana diatur dalam PMK 55 Tahun 2026.

Hubungan Kekerabatan dengan Pegawai di Bidang Perpajakan

Salah satu ketentuan yang menarik perhatian dalam PMK 55 Tahun 2026 adalah kewajiban untuk mengungkapkan hubungan kekerabatan tertentu.

Calon Konsultan Pajak diwajibkan menyampaikan pernyataan mengenai hubungan kekerabatan sedarah dan semenda sampai dengan derajat pertama dengan pegawai pada unit yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak.

Ketentuan ini bukan berarti seseorang yang memiliki anggota keluarga yang bekerja pada unit tersebut otomatis tidak dapat menjadi Konsultan Pajak. Yang menjadi perhatian adalah adanya kewajiban untuk mengungkapkan hubungan tersebut secara transparan.

Kewajiban tersebut penting untuk membantu menjaga integritas dan mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dalam menjalankan profesi Konsultan Pajak.

Pentingnya Independensi bagi Karyawan yang Beralih Menjadi Konsultan Pajak

Perubahan status dari karyawan menjadi Konsultan Pajak juga perlu diikuti dengan perubahan tanggung jawab profesional.

Ketika masih menjadi karyawan perusahaan, seseorang bekerja untuk kepentingan perusahaan tempatnya bekerja. Sementara itu, Konsultan Pajak memberikan jasa kepada klien dan harus menjaga profesionalisme serta independensinya.

Oleh karena itu, apabila seorang karyawan kemudian beralih menjadi Konsultan Pajak, ia harus memperhatikan kemungkinan adanya benturan kepentingan. Hubungan pribadi, hubungan pekerjaan sebelumnya, maupun hubungan kekerabatan tertentu tidak boleh memengaruhi pelaksanaan tugas profesionalnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa profesi Konsultan Pajak tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam memahami peraturan perpajakan, tetapi juga membutuhkan integritas, independensi, dan tanggung jawab profesional.

Peluang bagi Karyawan untuk Mengembangkan Karier di Bidang Pajak

Bagi karyawan yang bekerja di bidang Accounting, Finance, maupun Tax, keberadaan PMK 55 Tahun 2026 dapat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana karier.

Karier di bidang perpajakan tidak berhenti pada posisi Tax Staff atau Tax Supervisor. Dengan pengalaman, pendidikan, kompetensi, serta pemenuhan persyaratan yang berlaku, seorang karyawan dapat mengembangkan kariernya ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk menjadi Konsultan Pajak apabila memenuhi ketentuan.

Karena itu, karyawan yang tertarik dengan profesi tersebut dapat mulai mempersiapkan diri sejak dini dengan memperkuat pemahaman mengenai peraturan perpajakan, meningkatkan kemampuan analisis, memahami administrasi perpajakan, serta mengikuti pendidikan dan sertifikasi yang relevan.