DJP Terima Setoran Pajak Rp899 Miliar dari 15.451 WP Pemohon PSA
Hingga 20 November 2026, sudah ada 15.451 wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak (PSA). Dari pelaksanaan program ini, Ditjen Pajak (DJP) mencatat uang yang telah masuk ke kas negara mencapai Rp898,99 miliar.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan tersebut berasal dari pokok pajak yang dibayarkan wajib pajak. Pajak yang dibayar sebelumnya belum dilunasi dan sebagian di antaranya telah menjadi tunggakan.
Artinya, adanya program PSA bukan berarti pokok pajak ikut dihapuskan. Wajib pajak tetap harus membayar utang pajaknya. Keringanan baru diberikan terhadap sanksi administratif setelah pokok pajak diselesaikan.
Tidak Semua Wajib Pajak Mendapat Penghapusan 100%
Ketentuan mengenai program ini diatur dalam PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026. DJP memang memberikan fasilitas penghapusan sanksi hingga 100%, tetapi ada ketentuan waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Misalnya, untuk wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dengan status kurang bayar. Fasilitas ini berlaku bagi SPT Tahunan PPh sampai dengan tahun pajak 2025 dan SPT Masa sampai dengan September 2026.
Besarnya keringanan dibedakan berdasarkan kapan SPT disampaikan. Apabila disampaikan paling lambat 31 Desember 2026, sanksinya dapat dihapuskan seluruhnya. Namun, jika penyampaian baru dilakukan pada Januari hingga Maret 2027, pengurangan yang diberikan hanya 50%.
Persentase tersebut kembali turun menjadi 25% bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT pada April hingga Juni 2027. Jadi, kesempatan untuk memperoleh penghapusan sanksi secara penuh hanya tersedia sampai akhir Desember 2026 untuk ketentuan keterlambatan SPT tersebut.
Pokok Pajak Tetap Harus Dibayar
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menjelaskan bahwa program PSA juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan persoalan perpajakan yang masih berjalan.
Selain melunasi pokok pajak tanpa dibebani sanksi denda, wajib pajak dapat mencabut sengketa yang sedang diajukan, termasuk gugatan dan upaya hukum lainnya. Dengan begitu, penyelesaian melalui program ini tidak hanya berkaitan dengan pembayaran tunggakan, tetapi juga dapat mencakup penyelesaian sengketa.
Bimo mengingatkan bahwa wajib pajak sebaiknya segera menyelesaikan kewajibannya. Sebab, semakin cepat pembayaran dan penyelesaian dilakukan, semakin besar pula keringanan sanksi yang bisa diperoleh sesuai ketentuan program.
Post Comment