Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan adanya indikasi wajib pajak orang pribadi menghilangkan bukti potong PPh dari draf SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025. Padahal, data bukti potong tersebut diperlukan untuk memastikan penghasilan dan kredit pajak yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Penghapusan bukti potong dapat menyebabkan informasi dalam SPT Tahunan menjadi tidak sesuai dengan kondisi perpajakan wajib pajak. Menanggapi hal tersebut, DJP mengingatkan wajib pajak yang melakukan penghapusan agar segera memperbaiki SPT yang telah dilaporkan.

DJP menyampaikan bahwa pembetulan perlu dilakukan apabila masih terdapat penghasilan atau informasi perpajakan lain yang belum dimasukkan sehingga isi SPT tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pembetulan tersebut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Imbauan Pembetulan Disampaikan Melalui Email

DJP telah mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti potong. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui email dengan alamat pengirim berdomain resmi @pajak.go.id.

Melalui pemberitahuan itu, wajib pajak diminta memeriksa kembali kelengkapan informasi dalam SPT Tahunan. Seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti potong PPh, serta informasi perpajakan lainnya harus dicantumkan secara benar, lengkap, dan jelas.

Untuk membantu proses perbaikan, DJP juga telah memberikan petunjuk pembetulan SPT Tahunan melalui email tersebut. Wajib pajak perlu memperhatikan panduan yang disampaikan agar pembetulan dilakukan sesuai ketentuan.

DJP mengingatkan bahwa SPT yang memuat keterangan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak jelas dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Data Bukti Potong Tetap Tersimpan dalam Sistem DJP

Pada dasarnya, draf SPT Tahunan di Coretax telah memuat informasi penghasilan dan bukti potong yang diterbitkan oleh pihak pemotong. Data tersebut masuk secara otomatis ke dalam draf SPT milik wajib pajak orang pribadi.

Coretax memang menyediakan fasilitas untuk menghapus bukti potong beserta informasi penghasilan yang terhubung dengannya. Namun, penghapusan melalui draf SPT tidak berarti data tersebut ikut terhapus dari sistem DJP.

Data bukti potong dan penghasilan terkait tetap tersimpan dalam sistem DJP. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak dalam pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, penghapusan bukti potong dari draf SPT tidak menghilangkan informasi yang sebelumnya telah diterima DJP dari pihak pemotong. Wajib pajak tetap perlu melaporkan seluruh informasi perpajakannya secara benar dalam SPT Tahunan.