JAKARTA — Konsultan yang telah memperoleh izin praktik wajib memperhatikan masa berlaku Kartu Izin Praktik (KIP). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022, KIP berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan izin praktik.

Ketentuan mengenai masa berlaku dan perpanjangan KIP tersebut menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan konsultan pajak. Sebab, konsultan pajak yang membiarkan KIP berakhir tanpa mengajukan permohonan perpanjangan dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan dan pencabutan izin praktik.

KIP Berlaku Selama 2 Tahun

Pasal 7 ayat (4) PMK 111/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 175/2022 mengatur bahwa KIP berlaku selama 2 tahun sejak tanggal penerbitan izin praktik.

Dengan demikian, konsultan pajak tidak hanya perlu memastikan bahwa dirinya telah memiliki izin praktik, tetapi juga harus memantau masa berlaku KIP yang dimilikinya.

Sebelum masa berlaku KIP berakhir, konsultan pajak wajib mengajukan permohonan perpanjangan. Perpanjangan tersebut dapat diberikan sepanjang konsultan pajak yang bersangkutan tidak sedang menjalani masa pembekuan izin praktik.

Kewajiban untuk mengajukan perpanjangan sebelum masa berlaku KIP berakhir ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (5) PMK 111/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 175/2022.

Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum jangka waktu masa berlaku KIP berakhir, konsultan pajak harus menyampaikan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku KIP.

Permohonan Dilakukan Sebelum KIP Berakhir

Bagi konsultan pajak, batas waktu menjadi hal yang sangat penting. Permohonan perpanjangan sebaiknya tidak menunggu hingga KIP benar-benar berakhir.

Apabila permohonan perpanjangan disetujui, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk akan menerbitkan KIP baru.

Penerbitan KIP baru dilakukan paling lama 1 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Artinya, ketentuan tersebut memberikan kepastian waktu penerbitan apabila seluruh persyaratan permohonan telah dipenuhi dan permohonan telah diterima secara lengkap.

Apa yang Terjadi Jika KIP Telah Kedaluwarsa?

Persoalan muncul apabila masa berlaku KIP telah berakhir, tetapi konsultan pajak tidak mengajukan permohonan perpanjangan.

Dalam kondisi tersebut, konsultan pajak akan dikenai teguran tertulis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah menerima teguran tertulis, konsultan pajak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan KIP.

Permohonan tersebut harus disampaikan paling lama 1 bulan setelah teguran disampaikan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut konsultan pajak tetap tidak menyampaikan permohonan perpanjangan, izin praktik konsultan pajak yang bersangkutan dapat dibekukan.

Dengan demikian, berakhirnya KIP tidak serta-merta langsung menyebabkan izin praktik dicabut. Terdapat tahapan administratif berupa teguran tertulis dan kesempatan untuk mengajukan perpanjangan terlebih dahulu.

Izin Praktik Dapat Dibekukan

Pembekuan izin praktik merupakan konsekuensi berikutnya apabila konsultan pajak tidak menindaklanjuti teguran tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Selama berada dalam masa pembekuan, konsultan pajak tidak berada dalam kondisi izin praktik yang aktif. Hal ini juga berkaitan dengan persyaratan perpanjangan KIP, karena perpanjangan masa berlaku KIP diberikan sepanjang konsultan pajak tidak sedang menjalani masa pembekuan izin praktik.

Oleh karena itu, konsultan pajak perlu memastikan pengajuan perpanjangan dilakukan tepat waktu agar tidak masuk ke dalam tahapan sanksi administratif tersebut.

Izin Praktik Dapat Dicabut Setelah Pembekuan

Risiko administratif tidak berhenti pada pembekuan.

Apabila izin praktik telah dibekukan dan konsultan pajak tetap tidak menyampaikan permohonan untuk memperpanjang KIP dalam waktu 3 bulan sejak pembekuan izin praktik, izin praktik konsultan pajak yang bersangkutan dapat dicabut.

Dengan demikian, terdapat rangkaian konsekuensi yang perlu diperhatikan:

1.KIP memiliki masa berlaku selama 2 tahun.
2. Sebelum masa berlaku berakhir, konsultan pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan.
3.Jika KIP berakhir dan tidak ada permohonan perpanjangan, konsultan pajak dikenai teguran tertulis.
4.Setelah teguran disampaikan, konsultan pajak memiliki waktu paling lama 1 bulan untuk mengajukan permohonan perpanjangan.
5.Jika permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut, izin praktik dapat dibekukan.
6.Jika setelah pembekuan konsultan pajak tidak mengajukan permohonan perpanjangan dalam waktu 3 bulan sejak pembekuan, izin praktik dapat dicabut.

Izin Praktik yang Dicabut Masih Dapat Diajukan Kembali

Pencabutan izin praktik karena tidak mengajukan perpanjangan KIP bukan berarti konsultan pajak kehilangan kesempatan untuk memperoleh izin praktik kembali.

Konsultan pajak yang izin praktiknya dicabut karena tidak mengajukan perpanjangan dapat kembali mengajukan permohonan izin praktik.

Namun, terdapat konsekuensi penting. Permohonan izin praktik tersebut harus dimulai kembali dari izin praktik tingkat A.

Dengan kata lain, konsultan pajak tidak dapat begitu saja mengaktifkan kembali izin praktik sebelumnya pada tingkat yang telah dimiliki. Proses permohonan kembali mengikuti ketentuan yang berlaku untuk memperoleh izin praktik, mulai dari tingkat A.

Permohonan Perpanjangan Kini Dilakukan Secara Elektronik

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pengajuan permohonan.

Layanan permohonan perpanjangan KIP diselenggarakan secara elektronik. Sebelumnya, permohonan dilakukan melalui Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) pada situs Kementerian Keuangan.

Namun, seiring dengan perkembangan layanan administrasi konsultan pajak, mekanisme pengajuan tersebut telah dialihkan ke sistem elektronik yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Perubahan kanal layanan ini penting diperhatikan oleh konsultan pajak karena penggunaan sistem yang tidak lagi sesuai dengan mekanisme terbaru dapat menghambat proses pengajuan.

Konsultan Pajak Perlu Memantau Masa Berlaku KIP

Dari sisi kepatuhan, masa berlaku KIP merupakan aspek administratif yang tidak boleh diabaikan.

Konsultan pajak sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala terhadap tanggal penerbitan izin praktik dan tanggal berakhirnya masa berlaku KIP. Langkah tersebut penting untuk memastikan permohonan perpanjangan dapat disampaikan sebelum masa berlaku berakhir.

Terlebih, konsekuensi apabila KIP dibiarkan berakhir cukup panjang. Konsultan pajak dapat menghadapi teguran tertulis, pembekuan izin praktik, bahkan pencabutan izin praktik apabila tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Ketentuan Perlu Dibaca Bersama PMK 44/2026

Perlu dicatat bahwa uraian mengenai masa berlaku dan mekanisme perpanjangan KIP di atas masih merujuk pada PMK 111/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 175/2022.

Peraturan tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan perkembangan regulasi terbaru mengenai konsultan pajak. Pasalnya, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2026, yang membawa penyesuaian terhadap persyaratan untuk menjadi konsultan pajak.

Dengan adanya perubahan persyaratan tersebut, ketentuan mengenai administrasi, perizinan, dan mekanisme penyelenggaraan profesi konsultan pajak berpotensi mengalami penyesuaian lebih lanjut.

Karena itu, penerapan ketentuan lama mengenai KIP perlu dilakukan secara hati-hati dan selalu disandingkan dengan regulasi terbaru yang telah berlaku.

Bagi konsultan pajak, hal yang paling penting adalah memastikan status izin praktik tetap aktif, memantau masa berlaku KIP, serta mengajukan perpanjangan sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Kepatuhan terhadap tenggat waktu tersebut menjadi penting karena kelalaian administratif yang pada awalnya hanya berujung pada teguran tertulis dapat berkembang menjadi pembekuan dan pada akhirnya pencabutan izin praktik.