SPP-TDLN Berlaku, DJP Pastikan Tak Ada PPN Berganda
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan bahwa penerapan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) tidak akan membuat wajib pajak dikenai PPN dua kali atas transaksi yang sama. Pemungutan melalui sistem tersebut telah diatur agar tidak bertumpang tindih dengan mekanisme pemungutan PPN yang sudah berjalan.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa berdasarkan PMK 49/2026, SPP-TDLN hanya digunakan untuk memungut PPN atas pembayaran terkait pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) yang berasal dari luar daerah pabean.
Untuk menghindari kesalahan pemungutan, setiap transaksi akan diperiksa terlebih dahulu menggunakan algoritma tertentu. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa transaksi yang masuk ke dalam sistem memang merupakan objek PPN.
SPP-TDLN Memiliki Batasan Objek Pemungutan
DJP memastikan transaksi digital yang PPN-nya sudah dipungut melalui mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tidak akan dikenai pemungutan kembali melalui SPP-TDLN. Saat ini, terdapat 261 pihak yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.
Pembatasan serupa berlaku untuk pembelian barang fisik dari luar negeri. Transaksi impor barang nondigital tetap berada di bawah mekanisme pemungutan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).
Misalnya, ketika seseorang membeli raket padel melalui Amazon, PPN atas barang tersebut dipungut saat barang memasuki daerah pabean bersamaan dengan bea masuk. Oleh karena itu, pembelian tersebut tidak termasuk transaksi yang diproses melalui SPP-TDLN. Selain kedua kategori tersebut, sistem ini juga tidak diterapkan terhadap BKP dan JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari PPN.
Enam Issuer Telah Ditunjuk sebagai Pemungut
Sementara itu, PT Jalin Pembayaran Nusantara masih menjalankan tahap stabilisasi SPP-TDLN bersama issuer yang telah ditetapkan sebagai pihak lain. Dalam prosesnya, DJP turut berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), mengingat pemungutan dilakukan melalui infrastruktur sistem pembayaran.
Melalui skema ini, data transaksi akan masuk ke SPP-TDLN. Selanjutnya, PT Jalin membantu pemerintah melakukan pemotongan PPN melalui sistem pembayaran dengan memperhatikan jenis transaksi yang menjadi objek pajak.
Sebagai informasi, SPP-TDLN merupakan sistem yang dikembangkan PT Jalin untuk mendukung pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean.
DJP telah menetapkan enam issuer sebagai pihak lain yang terlibat dalam mekanisme tersebut. Keenamnya terdiri atas BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri, BTN, dan LinkAja. Issuer yang telah ditunjuk tersebut berkewajiban memungut PPN dengan besaran 11/111 dari pembayaran atas penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
Post Comment