Orang perseorangan yang ingin menjadi kuasa hukum dan mendampingi atau mewakili pihak yang bersengketa di Pengadilan Pajak wajib memiliki Izin Kuasa Hukum (IKH) dari Ketua Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai IKH diatur dalam PMK 184/PMK.01/2017 dan Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2024.

PER-1/PP/2024 membagi IKH menjadi dua bidang, yaitu perpajakan serta kepabeanan dan cukai. Untuk memperoleh IKH bidang perpajakan, pemohon wajib melengkapi 11 dokumen utama, yaitu:

1. Daftar riwayat hidup sesuai format Lampiran I PER-1/PP/2024.

2. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi atau surat keputusan penyetaraan ijazah bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri.

4. Bukti pengetahuan dan keahlian di bidang perpajakan, yang dapat berupa ijazah Sarjana/Diploma IV administrasi fiskal, akuntansi, dan/atau perpajakan; ijazah Diploma III perpajakan; brevet perpajakan; atau dokumen pengalaman bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan.

5. Kartu NPWP.

6. Bukti tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk dua tahun terakhir.

7. SKCK yang masih berlaku untuk keperluan permohonan IKH di Pengadilan Pajak.

8. Pasfoto terbaru ukuran 4 x 6 cm, berwarna, berlatar merah, menghadap lurus ke depan, serta mengenakan pakaian rapi dan sopan.

9. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara, sesuai format Lampiran II dan dibubuhi e-meterai.

10. Pakta integritas sesuai format Lampiran III dan dibubuhi e-meterai.

11. Surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang dilampirkan benar dan sesuai dengan aslinya, sesuai format Lampiran IV dan dibubuhi e-meterai.

Selain dokumen tersebut, terdapat persyaratan tambahan bagi pemohon dalam kondisi tertentu. Mantan Hakim Pengadilan Pajak wajib melampirkan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak. Sementara itu, istri yang pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami wajib melampirkan Kartu Keluarga.

Proses Pengajuan IKH

Permohonan IKH diajukan secara elektronik melalui layanan Pengadilan Pajak dengan mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Setelah permohonan diterima, pemohon memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

Pengadilan Pajak kemudian melakukan verifikasi kelengkapan dokumen paling lama 3 hari kerja. Jika terdapat kekurangan, pemohon diberikan waktu 3 hari kerja untuk melengkapinya.

Apabila dokumen telah dinyatakan lengkap, Keputusan Ketua Pengadilan Pajak dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum diterbitkan paling lama 5 hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Perpanjangan IKH

Pemegang IKH perlu memperhatikan masa berlaku izin. Permohonan perpanjangan dapat diajukan paling cepat 30 hari kalender sebelum masa berlaku IKH berakhir.

Untuk perpanjangan, pemohon antara lain harus menyiapkan daftar riwayat hidup, bukti penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dua tahun terakhir, SKCK yang masih berlaku, pasfoto terbaru, serta surat pernyataan kebenaran dokumen.

Jika IKH telah berakhir, permohonan tidak lagi diproses sebagai perpanjangan sehingga pemohon harus mengajukan permohonan IKH baru sesuai ketentuan yang berlaku.