Artikel
_____
Peraturan Terbaru Soal Syarat Jadi Kuasa Wajib Pajak
Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur kembali ketentuan mengenai pihak yang dapat menjadi kuasa wajib pajak beserta
DJP Kirim Email kepada Penunggak Pajak, Wajib Pajak Diminta Segera Melunasi Tagihan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan pajak. Pengiriman email ini bertujuan mengingatkan wajib pajak agar segera
Kuasa Wajib Pajak Dilarang Halangi Pemeriksaan,Begini Sanksinya
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 mempertegas peran dan tanggung jawab kuasa wajib pajak dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Salah satu ketentuan
Ini Ketentuan Surat Kuasa Khusus bagi Kuasa Wajib Pajak dalam PMK 44/2026
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 turut mengatur ketentuan mengenai surat kuasa khusus yang harus dimiliki oleh kuasa wajib pajak. Sesuai dengan Pasal
Purbaya Rilis PMK 41/2026, Aturan Pelaksanaan Anggaran Disempurnakan
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2026 sebagai revisi atas PMK Nomor 62 Tahun 2023
PMK 44/2026 Terbit, Kuasa Wajib Pajak Kini Dibagi dalam Tiga Kategori
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur kembali persyaratan bagi pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Aturan
Defisit APBN 2026 Berpotensi Melebar, Kemenkeu Catat Belanja Capai Rp3.942 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit anggaran tahun ini akan lebih besar dari perkiraan awal. Dalam outlook terbaru APBN 2026, defisit diproyeksikan mencapai Rp734,3 triliun atau
Coretax DJP Kini Punya Fitur Search, Cari Layanan Lebih Mudah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan penyempurnaan sistem Coretax guna meningkatkan kualitas layanan administrasi perpajakan bagi wajib pajak. Pembaruan ini difokuskan pada peningkatan kemudahan penggunaan,
RUU Financial Center Sedang Dibahas, Ada Insentif PPh hingga PPN
Pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang memuat berbagai fasilitas perpajakan dan kemudahan berusaha. Kehadiran insentif tersebut diharapkan
BPS Pastikan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Urusan Pajak
Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Pendataan yang dilakukan bertujuan memetakan kondisi, potensi, dan struktur ekonomi masyarakat