Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memperbarui ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 Tahun 2026 yang menggantikan sejumlah ketentuan sebelumnya, termasuk pengaturan mengenai isi dan format surat kuasa khusus yang digunakan oleh wajib pajak.

Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam PMK 44/2026 adalah kewajiban mencantumkan masa berlaku surat kuasa khusus. Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan menjelaskan secara lebih rinci ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa. Kedua ketentuan tersebut merupakan pengaturan baru yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam PMK Nomor 229/PMK.03/2014.

Surat Kuasa Khusus Kini Wajib Memuat Masa Berlaku

Dalam Pasal 7 ayat (1) PMK 44/2026 ditegaskan bahwa surat kuasa khusus harus dibuat dengan memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu ketentuan baru adalah pencantuman masa berlaku surat kuasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, surat kuasa khusus paling sedikit harus memuat:

1. identitas pemberi kuasa;
2. identitas penerima kuasa;
3. hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan;
4. perincian hal-hal yang dikuasakan; dan
5. masa berlaku surat kuasa khusus.

Dengan adanya ketentuan ini, setiap surat kuasa harus secara jelas menyebutkan sejak kapan kuasa mulai berlaku dan kapan kuasa tersebut berakhir.

Contoh redaksi yang dicantumkan dalam lampiran PMK 44/2026 adalah sebagai berikut:

“Surat kuasa khusus ini berlaku mulai tanggal … sampai dengan tanggal ….”

Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai jangka waktu pemberian kuasa sehingga tidak lagi menimbulkan penafsiran bahwa kuasa berlaku tanpa batas waktu.

Masa Berlaku Menentukan Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pencantuman masa berlaku bukan sekadar persyaratan administratif. Masa berlaku memiliki konsekuensi hukum yang penting.

Pasal 10 ayat (1) PMK 44/2026 menyatakan bahwa pemberian kuasa berakhir apabila salah satunya masa berlaku surat kuasa khusus telah habis.

Dengan demikian, sejak tanggal berakhirnya surat kuasa, penerima kuasa tidak lagi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama wajib pajak.

Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 44/2026 yang menyatakan bahwa:

“Seorang kuasa tidak dapat lagi melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan yang dikuasakan kepadanya sejak pemberian kuasa berakhir.”

Artinya, seluruh tindakan perpajakan yang dilakukan setelah masa berlaku surat kuasa habis berpotensi tidak memiliki dasar kewenangan.

Ruang Lingkup Kuasa Harus Dijelaskan Secara Spesifik

Selain masa berlaku, perubahan penting lainnya adalah kewajiban mencantumkan secara rinci tindakan atau kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa.

Jika sebelumnya surat kuasa sering kali hanya memuat pernyataan umum bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mengurus seluruh urusan perpajakan, kini PMK 44/2026 mengharuskan adanya penjelasan yang lebih spesifik mengenai ruang lingkup kuasa.

Perincian tersebut dapat meliputi antara lain:

• menghadap dan melakukan pembahasan dengan pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
• menyampaikan klarifikasi, tanggapan, jawaban, baik secara lisan maupun tertulis, serta menyerahkan dokumen kepada pejabat atau pegawai DJP;
• menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun SPT Masa; dan/atau
• menandatangani surat, formulir, atau dokumen perpajakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap kewenangan yang dimiliki penerima kuasa menjadi lebih jelas sehingga dapat mengurangi potensi sengketa mengenai batas-batas kewenangan yang diberikan.

Perbedaan dengan PMK 229/2014

Apabila dibandingkan dengan PMK Nomor 229/PMK.03/2014, terdapat dua tambahan substansi yang cukup mendasar dalam PMK 44/2026, yaitu:

1. Masa berlaku surat kuasa
Pada aturan sebelumnya, tidak terdapat kewajiban untuk mencantumkan jangka waktu berlakunya surat kuasa. Akibatnya, dalam praktik masih dijumpai surat kuasa yang digunakan dalam jangka waktu sangat panjang tanpa batas yang jelas.

2. Perincian hal yang dikuasakan
PMK sebelumnya juga belum mewajibkan penjabaran secara rinci mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. PMK 44/2026 kini mewajibkan rincian tersebut agar kewenangan kuasa lebih terukur dan akuntabel.

Tujuan Perubahan Ketentuan

Perubahan ini dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kepastian hukum dan tata kelola administrasi perpajakan.

Dengan adanya masa berlaku, DJP maupun wajib pajak dapat mengetahui secara pasti kapan kewenangan seorang kuasa dimulai dan berakhir.

Sementara itu, kewajiban mencantumkan perincian kewenangan bertujuan agar setiap tindakan penerima kuasa memiliki dasar yang jelas serta meminimalkan risiko penyalahgunaan kuasa maupun perbedaan penafsiran mengenai cakupan kewenangan yang diberikan.

Bagi wajib pajak, ketentuan ini juga memberikan perlindungan karena penerima kuasa hanya dapat melakukan tindakan sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.

Dampak bagi Wajib Pajak dan Konsultan Pajak

Berlakunya PMK 44/2026 membawa sejumlah implikasi praktis bagi wajib pajak maupun kuasa pajak.

Wajib pajak kini perlu lebih cermat dalam menyusun surat kuasa khusus dengan memastikan seluruh informasi yang diwajibkan telah dicantumkan, termasuk masa berlaku dan rincian kewenangan.

Di sisi lain, konsultan pajak maupun pihak lain yang bertindak sebagai kuasa juga harus memperhatikan batas waktu berlakunya surat kuasa. Apabila masa berlaku telah habis, maka surat kuasa harus diperbarui sebelum penerima kuasa kembali mewakili wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Ketentuan ini juga mendorong administrasi perpajakan menjadi lebih tertib karena setiap pemberian kuasa memiliki batas waktu dan ruang lingkup yang jelas.