Pemerintah mengusulkan target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2.908 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 10,5% dibandingkan dengan outlook penerimaan perpajakan tahun 2026 yang diperkirakan mencapai Rp2.631,4 triliun.

Target tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam upaya pemerintah mencapai sasaran pendapatan negara RAPBN 2027 sebesar Rp3.426 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan tetap menjadi sumber utama pendanaan APBN dan memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program pemerintah pada tahun depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah melihat perkembangan penerimaan perpajakan yang semakin positif dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah optimistis tren tersebut dapat berlanjut hingga 2027.

“Jadi perpajakan harusnya lebih bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026).

Penerimaan Pajak Menjadi Penopang Utama

Berdasarkan rincian yang telah disampaikan pemerintah, target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.908 triliun terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp316,6 triliun.

Target penerimaan pajak sebesar Rp2.591,4 triliun menunjukkan pertumbuhan sekitar 12,1% dibandingkan outlook penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.310,8 triliun. Sementara itu, target kepabeanan dan cukai sebesar Rp316,6 triliun justru sedikit lebih rendah dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp320,6 triliun, atau turun sekitar 1,2%.

Dengan komposisi tersebut, peningkatan penerimaan perpajakan secara keseluruhan pada 2027 terutama berasal dari kenaikan target penerimaan pajak.

Pemerintah Melihat Tren Penerimaan yang Positif

Optimisme pemerintah dalam menetapkan target tersebut tidak terlepas dari perkembangan penerimaan pajak sepanjang 2026. Purbaya menyebut pertumbuhan pengumpulan pajak telah mencapai sekitar 30% pada Agustus 2026 dibandingkan periode sebelumnya.

Menurutnya, kinerja tersebut menunjukkan kondisi penerimaan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Pemerintah kemudian memperkirakan tren positif tersebut dapat menjadi modal untuk mencapai target penerimaan pada 2027.

“Pertumbuhan pengumpulan pajak kita sudah mencapai 30%. Pak Dirjen [Pajak Bimo Wijayanto], 30% tadi? Agustus 30% kan? Jadi jauh lebih baik dibanding tahun lalu,” kata Purbaya.

Meski demikian, pertumbuhan penerimaan pada tahun berjalan tidak secara otomatis menjamin target 2027 dapat tercapai. Realisasi penerimaan tetap akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi, aktivitas konsumsi dan produksi, kinerja dunia usaha, harga komoditas, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas pengawasan dan administrasi perpajakan.

Pendapatan Negara Ditargetkan Rp3.426 Triliun

Target penerimaan perpajakan tersebut menjadi bagian terbesar dari target pendapatan negara RAPBN 2027 yang ditetapkan sebesar Rp3.426 triliun.

Selain penerimaan perpajakan, pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun dan hibah sebesar Rp700 miliar.

Dengan demikian, struktur pendapatan negara RAPBN 2027 dapat digambarkan sebagai berikut:

• Penerimaan perpajakan: Rp2.908 triliun
• PNBP: Rp517,4 triliun
• Hibah: Rp700 miliar
• Total pendapatan negara: Rp3.426 triliun

Besarnya porsi penerimaan perpajakan menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target pajak, kepabeanan, dan cukai akan sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam memenuhi target pendapatan negara secara keseluruhan.

Belanja Negara Mencapai Rp4.097,2 Triliun

Di sisi belanja, pemerintah mengusulkan belanja negara RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta program pembangunan dan prioritas lainnya.

Perbedaan antara pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun menghasilkan defisit anggaran sekitar Rp671,2 triliun.

Defisit tersebut setara dengan sekitar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, pemerintah tetap menjaga defisit APBN di bawah batas 3% PDB sebagaimana ketentuan dalam kerangka fiskal Indonesia.

Tantangan Mencapai Target Perpajakan

Kenaikan target penerimaan perpajakan sebesar 10,5% menunjukkan adanya ekspektasi pemerintah terhadap penguatan penerimaan negara pada 2027. Namun, pencapaian target tersebut tetap membutuhkan strategi optimalisasi penerimaan yang konsisten.

Salah satu faktor penting adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah juga perlu memastikan sistem administrasi perpajakan mampu mendukung pengawasan berbasis data, memperluas basis pajak, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum perpajakan.

Dalam dokumen strategis Kementerian Keuangan, optimalisasi penerimaan negara memang diarahkan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan serta peningkatan efektivitas pengelolaan penerimaan negara.

Selain itu, penerimaan perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Jika aktivitas ekonomi, konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja perusahaan meningkat, basis pemajakan berpotensi ikut melebar. Sebaliknya, perlambatan ekonomi atau pelemahan harga komoditas dapat memberikan tekanan terhadap penerimaan.

Perlu Dibedakan antara Target Pajak dan Penerimaan Perpajakan

Istilah penerimaan perpajakan dalam APBN memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan mencakup dua kelompok besar, yaitu penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.

Oleh karena itu, target Rp2.908 triliun tidak seluruhnya merupakan target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari jumlah tersebut, Rp2.591,4 triliun berasal dari penerimaan pajak, sedangkan Rp316,6 triliun berasal dari kepabeanan dan cukai.

Pembedaan ini penting karena perkembangan kedua kelompok penerimaan tersebut dapat berbeda. Dalam RAPBN 2027, misalnya, kenaikan penerimaan pajak menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan total penerimaan perpajakan, sementara target kepabeanan dan cukai sedikit mengalami penurunan dibandingkan outlook 2026.