Pemerintah mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan/atau jasa digital dari luar negeri di Indonesia melalui skema Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pemungutan PPN melalui SPP-TDLN dilakukan melalui sejumlah tahapan yang saling berkaitan. Prosesnya dimulai ketika konsumen melakukan transaksi, dilanjutkan dengan penyampaian data transaksi oleh penerbit, hingga identifikasi dan pemungutan PPN.

Dalam mekanisme ini, terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yaitu konsumen, penyelenggara SPP-TDLN, dan penerbit. Konsumen merupakan pihak yang melakukan transaksi untuk memanfaatkan barang atau jasa digital dari luar negeri.

Sementara itu, penyelenggara SPP-TDLN bertugas mengelola sistem pemungutan. Saat ini, pemerintah telah menunjuk PT Jalin Pembayaran Nusantara sebagai penyelenggara sistem tersebut.

Adapun penerbit merupakan pihak yang ditunjuk oleh DJP untuk memungut PPN dari konsumen. Penerbit dapat berupa bank maupun lembaga selain bank, seperti perusahaan teknologi finansial (fintech) dan gerbang pembayaran (payment gateway) yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri.

PPN yang dipungut dari konsumen selanjutnya disetorkan oleh penerbit kepada penyelenggara SPP-TDLN untuk kemudian diteruskan ke kas negara.

Lima Tahapan Pemungutan PPN melalui SPP-TDLN

DJP memaparkan terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan pemungutan PPN melalui SPP-TDLN. Tahapan tersebut dirancang untuk memastikan transaksi yang dilakukan konsumen dapat diidentifikasi sebelum PPN dipungut.

Pertama, konsumen melakukan transaksi.

Konsumen di Indonesia melakukan pembelian atau menggunakan barang dan/atau jasa digital dari luar negeri melalui penerbit yang memfasilitasi pembayaran. Transaksi tersebut dapat berupa berlangganan layanan cloud, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), hingga pembelian permainan daring (game online).

Kedua, penerbit menyampaikan data transaksi.

Setelah transaksi dilakukan, penerbit menyampaikan data transaksi melalui sistem yang telah diatur dalam mekanisme SPP-TDLN. Data tersebut menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan identifikasi atas transaksi yang berlangsung.

Ketiga, SPP-TDLN mengidentifikasi transaksi.

Data yang diterima kemudian digunakan untuk menentukan apakah transaksi tersebut termasuk pemanfaatan barang atau jasa digital dari luar negeri yang merupakan objek PPN.

Keempat, sistem memberikan konfirmasi pemungutan PPN.

Apabila hasil identifikasi menunjukkan bahwa transaksi berasal dari luar negeri dan terutang PPN, penyelenggara SPP-TDLN akan memberikan konfirmasi kepada penerbit agar PPN dapat dipungut.

Sebaliknya, jika transaksi teridentifikasi sebagai transaksi dalam negeri, penerbit dapat melanjutkan transaksi tanpa melakukan pemungutan PPN melalui mekanisme SPP-TDLN. Hal ini karena transaksi dalam negeri berada di luar cakupan skema tersebut.

Kelima, penerbit memungut PPN dan menerbitkan dokumen pemungutan.

Setelah memperoleh konfirmasi, penerbit melakukan pemungutan PPN dari konsumen. Atas pemungutan tersebut, penerbit wajib membuat dokumen pemungutan PPN yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Dokumen tersebut dapat berupa bill statement dan/atau dokumen sejenis, sepanjang memuat enam informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 10 ayat (2) PMK 49/2026.

PPN Masukan Dapat Dikreditkan dengan Dua Syarat

PPN yang tercantum dalam dokumen pemungutan tersebut dapat diperlakukan sebagai Pajak Masukan dan dikreditkan oleh pihak yang memenuhi ketentuan perpajakan.

Namun, pengkreditan Pajak Masukan tersebut harus memenuhi dua persyaratan. Pertama, konsumen harus menggunakan alamat email atau nomor telepon yang telah terdaftar dalam administrasi DJP.

Kedua, pengkreditan Pajak Masukan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dengan demikian, dokumen pemungutan PPN yang diterbitkan melalui SPP-TDLN tidak hanya menjadi bukti pemungutan pajak, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar pengkreditan Pajak Masukan sepanjang persyaratan yang berlaku telah dipenuhi.