Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri jasa keuangan. Berbagai aktivitas keuangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini dapat diakses dengan lebih mudah melalui platform digital. Mulai dari pembayaran elektronik, investasi online, pinjaman digital, hingga layanan asuransi berbasis internet.

Inovasi tersebut dikenal dengan istilah financial technology (fintech) atau teknologi finansial. Kehadiran fintech tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, tetapi juga menghadirkan model bisnis baru yang memiliki konsekuensi terhadap aspek perpajakan.

Salah satu ketentuan perpajakan yang perlu diperhatikan oleh pelaku industri fintech adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penyelenggaraan teknologi finansial.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2022 dan mengatur perlakuan PPN atas berbagai jasa yang disediakan oleh penyelenggara fintech.

Lantas, jasa fintech apa saja yang dikenai PPN? Berikut penjelasan delapan jenis jasa penyelenggaraan teknologi finansial yang perlu diketahui.

Pengertian dan Dasar Hukum Pengenaan PPN atas Fintech

Teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru. Kegiatan ini dinilai dapat berdampak terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 69/2022, PPN dikenakan atas penyerahan jasa penyelenggaraan teknologi finansial oleh pengusaha.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) mengelompokkan jasa penyelenggaraan teknologi finansial menjadi delapan kategori, yaitu:

1. Penyediaan jasa pembayaran.
2. Penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi.
3. Penyelenggaraan penghimpunan modal.
4. Layanan pinjam meminjam.
5. Penyelenggaraan pengelolaan investasi.
6. Layanan penyediaan produk asuransi online.
7. Layanan pendukung pasar.
8. Layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya.

Perlu diperhatikan bahwa pengenaan PPN tersebut ditujukan pada penyerahan jasa oleh penyelenggara fintech, bukan secara otomatis terhadap seluruh nilai transaksi keuangan yang dilakukan konsumen.

8 Jenis Jasa Fintech yang Dikenai PPN

1. Penyediaan Jasa Pembayaran

Jenis pertama adalah penyediaan jasa pembayaran. Layanan ini berkaitan dengan fasilitas yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran secara elektronik melalui sistem atau platform digital.

Pasal 6 ayat (3) PMK 69/2022 menyebutkan bahwa penyediaan jasa pembayaran paling sedikit meliputi:

• Uang elektronik (e-money): layanan pembayaran yang menggunakan nilai uang yang disimpan secara elektronik, baik melalui kartu maupun media berbasis server.
• Dompet elektronik (e-wallet): layanan elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan instrumen pembayaran dan melakukan transaksi melalui aplikasi digital.
• Gerbang pembayaran (payment gateway): layanan yang memfasilitasi pemrosesan transaksi pembayaran antara konsumen, pedagang, dan penyedia jasa pembayaran.
• Layanan switching: layanan penghubung atau penerus data transaksi pembayaran antarsistem atau jaringan pembayaran.
• Kliring: layanan perhitungan hak dan kewajiban keuangan para pihak dalam transaksi pembayaran.
• Penyelesaian akhir (final settlement): layanan penyelesaian kewajiban pembayaran antarpihak sehingga transaksi dapat diselesaikan.
• Transfer dana: layanan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lainnya.

Contohnya, ketika konsumen menggunakan dompet elektronik untuk membayar belanja di merchant, penyelenggara dapat memperoleh biaya layanan atau imbalan atas fasilitas pembayaran yang disediakan.

Imbalan jasa tersebut menjadi dasar pengenaan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlu dicatat, uang yang tersimpan dalam media uang elektronik atau dompet elektronik, termasuk bonus point, top up point, reward point, dan loyalty point, merupakan barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PMK 69/2022.

2. Penyelenggaraan Penyelesaian Transaksi (Settlement) Investasi

Jenis kedua adalah penyelenggaraan penyelesaian transaksi atau settlement investasi.

Layanan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi investasi, termasuk proses penyelesaian hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dalam praktiknya, penyelenggara fintech dapat menyediakan infrastruktur teknologi untuk memfasilitasi proses penyelesaian transaksi investasi secara elektronik.

Sebagai contoh, suatu platform menyediakan sistem yang membantu proses penyelesaian transaksi investasi antara investor, perusahaan sekuritas, atau pihak lain yang terlibat.

Atas jasa penyelenggaraan dan fasilitas penyelesaian transaksi tersebut, penyelenggara dapat menerima fee, komisi, atau imbalan lainnya. Imbalan inilah yang menjadi dasar pengenaan PPN.

3. Penyelenggaraan Penghimpunan Modal

Jenis ketiga adalah penyelenggaraan penghimpunan modal atau fundraising.

Layanan ini berkaitan dengan penyediaan platform digital yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pendanaan dengan pihak yang ingin menanamkan modal.

Salah satu contoh kegiatan penghimpunan modal adalah equity crowdfunding atau layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Melalui platform tersebut, perusahaan atau pelaku usaha dapat memperoleh pendanaan dari masyarakat atau investor dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Penyelenggara platform berperan menyediakan sistem, mempertemukan para pihak, serta memfasilitasi proses penghimpunan modal.

Apabila penyelenggara memperoleh pendapatan berupa biaya administrasi, komisi, atau fee layanan atas kegiatan tersebut, imbalan jasa itu menjadi objek pengenaan PPN sesuai ketentuan PMK 69/2022.

4. Layanan Pinjam Meminjam

Jenis keempat adalah layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer (P2P) lending.

Layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) melalui platform digital.

Dengan adanya teknologi, proses pengajuan pinjaman, penilaian calon peminjam, pengelolaan informasi, hingga administrasi transaksi dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara platform dapat memperoleh penghasilan berupa fee, komisi, biaya administrasi, atau imbalan lainnya dari pemberi maupun penerima pinjaman.

Berdasarkan ketentuan PMK 69/2022, imbalan jasa yang diterima penyelenggara menjadi dasar pengenaan PPN.

Namun, terdapat hal penting yang perlu dibedakan, yaitu penghasilan bunga pinjaman yang diterima pemberi pinjaman dengan penghasilan jasa yang diterima penyelenggara platform.

Keduanya memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda. Penghasilan bunga yang diterima pemberi pinjaman juga diatur dalam PMK 69/2022 melalui ketentuan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan fee atau komisi penyelenggara berkaitan dengan pengenaan PPN atas jasa fintech.

5. Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi

Jenis kelima adalah penyelenggaraan pengelolaan investasi.

Layanan ini mencakup kegiatan pengelolaan dana atau aset investasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Contohnya adalah platform investasi yang menyediakan fasilitas pengelolaan portofolio, layanan pengelolaan investasi secara digital, serta sistem yang membantu investor dalam mengelola aset investasinya.

Penyelenggara fintech dapat memperoleh imbalan berupa biaya pengelolaan, komisi, atau fee atas layanan yang diberikan kepada pengguna.

Imbalan atas jasa penyelenggaraan pengelolaan investasi tersebut merupakan dasar pengenaan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, yang menjadi perhatian dalam pengenaan PPN adalah imbalan atas jasa pengelolaan investasi yang diserahkan penyelenggara, bukan otomatis seluruh dana yang ditempatkan atau nilai aset investasi milik konsumen.

6. Layanan Penyediaan Produk Asuransi Online

Jenis keenam adalah layanan penyediaan produk asuransi secara online.

Layanan ini memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi penyediaan dan akses terhadap produk asuransi melalui platform elektronik.

Contohnya adalah platform digital yang menyediakan informasi produk asuransi, mempertemukan calon pemegang polis dengan perusahaan asuransi, serta membantu proses pembelian atau administrasi produk asuransi secara online.

Dalam kegiatan tersebut, penyelenggara platform dapat memperoleh komisi, fee, atau imbalan lainnya atas jasa yang diberikan.

Imbalan atas jasa penyelenggaraan platform tersebut dapat dikenai PPN sesuai ketentuan PMK 69/2022.

Namun, perlu dibedakan antara jasa penyelenggaraan platform asuransi online dan jasa asuransi itu sendiri. Keduanya tidak otomatis memiliki perlakuan PPN yang sama. Jasa asuransi yang termasuk jasa yang dibebaskan dari PPN harus dibedakan dari jasa perantara atau penyediaan platform digital.

7. Layanan Pendukung Pasar

Jenis ketujuh adalah layanan pendukung pasar atau market support services.

Layanan ini merupakan kegiatan berbasis teknologi yang membantu mendukung kelancaran aktivitas pasar keuangan.

Contohnya dapat berupa penyediaan infrastruktur teknologi, sistem informasi, pengolahan data, serta fasilitas elektronik yang mendukung kegiatan pelaku pasar keuangan.

Penyelenggara layanan pendukung pasar dapat memperoleh penghasilan dari fee, komisi, atau bentuk imbalan lain atas fasilitas dan jasa yang disediakan.

Sepanjang jasa yang diserahkan termasuk dalam kategori layanan pendukung pasar sebagaimana dimaksud dalam PMK 69/2022, imbalan yang diterima penyelenggara menjadi dasar pengenaan PPN.

8. Layanan Pendukung Keuangan Digital dan Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya

Jenis kedelapan adalah layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya.

Kategori ini mencakup berbagai layanan berbasis teknologi yang mendukung kegiatan keuangan digital, tetapi tidak secara khusus termasuk dalam tujuh kategori sebelumnya.

Contohnya dapat berupa penyediaan infrastruktur teknologi untuk mendukung aktivitas keuangan digital, fasilitas pendukung operasional layanan keuangan, serta sistem elektronik yang membantu pelaksanaan kegiatan jasa keuangan lainnya.

Penyelenggara yang menyediakan layanan tersebut dapat menerima fee, komisi, atau imbalan lainnya dari pengguna jasa.

Berdasarkan Pasal 19 PMK 69/2022, jasa pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya merupakan Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, penyelenggara yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaksanakan kewajiban PPN atas penyerahan jasa tersebut.